SUARA NEGERI ■ Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian ditengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi, Pemerintah Kabupaten Manggarai akan melakukan pilot project program "Petani Merdeka" dengan memanfaatkan pupuk non subsidi.
Hal ini dibahas pada rapat koordinasi peluang penggunaan pupuk non subsidi, pada Jumat pagi (4/6), bertempat di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai.
Penggunaan pupuk non subsidi melalui program ini akan melibatkan sejumlah pihak antara lain para petani, pihak perbankan, Bulog, PPL, Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
"Tujuan utamanya tentu meningkatkan produksi pertanian kita, terutama sawah. Tujuan antaranya, intermediate-nya, adalah menyelesaikan masalah pupuk," tutur Bupati Manggarai, Herybertus G.L.Nabit, S.E.,M.A, saat menyampaikan arahannya.
Peluang penggunaan pupuk non subsidi, lanjutnya, menjadi salah satu solusi awal ditengah keterbatasan alokasi pupuk subsidi. Walaupun beresiko membebani petani terutama pada harganya yang lebih mahal, namun hal itu bisa diantisipasi dengan memberikan kredit keuangan kepada petani.
"Kredit Usaha Rakyat yang sebagian besar petani kita belum memanfaatkannya," tuturnya.
Di lain pihak, Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut, SH, dalam arahannya mengatakan bahwa diskusi terkait pupuk harus dimulai dari SDM terlebih dahulu lalu kemudian mengerucut ke inti persoalan yang ada di lapangan.
"Dengan begitu, kita bisa menjadi jembatan yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi," tegasnya.
Kepala Dinas Pertanian, Drh. Yoseph Mantara dalam pemaparannya mengatakan bahwa Program Petani Merdeka ini bertujuan untuk melepaskan petani Manggarai dari kesulitan pemenuhan kebutuhan pupuk yang menjadi penghalang bagi meningkatnya produktivitas pertanian.
"Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai hanya 5.560 ton atau 20,72 persen dari total permintaan atau usulan," ungkapnya.
Rincian alokasi pupuk subsidi itu antara lain, Urea 2.300 ton (44, 21 persen), NPK 2.500 ton (24, 72 persen), ZA 110 ton (2, 51 persen), SP-36 300 ton (97,58 persen) dan POG 350 ton (5, 13 persen).
Untuk mengatasi kekurangan pupuk, maka penggunaan pupuk non subsidi menjadi salah satu jalan keluarnya. Terkait tingginya harga pupuk jenis ini, solusi yang ditawarkan adalah menawarkan petani untuk mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau sejenisnya.
Demi mendukung kepastian penyerapan gabah atau beras hasil pertanian, maka Perum Bulog diminta untuk mendukung dengan cara membeli hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk mengantisipasi gagal panen baik disebabkan oleh bencana alam maupun hama penyakit maka solusi yang ditawarkan adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk tanaman padi. (Andhy)
