SUARA NEGERI ■ Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI telah menerima DIPA untuk Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat waktu, dan akuntabel dengan harapan tercapaianya pembangunan keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan professional dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos.,M.M., dalam pembukaan Rapat Kerja II Bakamla RI TA 2022 di Ruang Kerja Kepala Bakamla RI, Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Rapat yang diselenggarakan secara daring, diikuti oleh seluruh pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan beberapa staf terkait.
Dikatakannya, sesuai arahan Presiden RI dalam pelantikan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia bahwa Bakamla harus dibentuk menjadi embrio Coast Guard Indonesia yang mampu menjawab tantangan nasional dan situasi global maritim di seluruh perairan Indonesia.
“Bangun budaya kinerja birokrasi dan orientasi kerja pada hasil outcome,” jelasnya.
Laksdya TNI Aan Kurnia berpesan kepada seluruh jajarannya, supaya melaksanakan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut dan meningkatkan mutu kelembagaan, ketatalaksanaan dan kinerja untuk memaksimalkan dukungan manajemen.
Kemudian, Kepala Bakamla RI menyerahkan pembahasan selanjutnya terkait penyusunan program kerja dan kegiatan TA 2022 kepada Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M.
“Secara prinsip, program dan kegiatan yang disusun mendukung visi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” jelas Laksda Bakamla S. Irawan.
Selain itu, diingkatkan sebagai perhatian agar penyusunan program kerja dilaksanakan sesuai urutan priortitas. “Program dan Kegiatan yang disusun harus mendukung tindaklanjut terhadap Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan mendukung pelaksanaan 8 (Delapan) Pilar Reformasi Birokrasi,” ungkap Laksda Bakamla S.Irawan. (**)
