SUARA NEGERI ■ Pariwisata sebelum masa pandemi Covid-19 merupakan sumber pendapat Ekonomi yang signifikan bagi Bali. Kini, justru kecendrungan generasi mayarakat di Bali lebih meninggalkan Pertanian sebagai second line perekonomian di tengah situasi saat ini.
Menanggapi hal itu, Fraksi Gerindra di DPRD Bali, meminta kepada Gubernur agar dapat meningkatkan anggaran pertaian. Dimana anggaran sebelumnya hanya 2% menjadi maksimal 5% dari APBD.
"Tujuannya dapat meperkuat ekonomi Bali manakala Sektor Pariwisata belum bisa kita andalkan saat situasi pandemi covid 19 ini belum berakhir," sebut I Kade Darma Susila, SH mewakilin dari Fraksi Gerindra saat Paripurna DPRD Bali, pada Senin (11/10).
Dirinya juga menyebut soal pendapatan Transfer TA 2022, yang mengalami penurunan senilai 1,4 T. Penurunan Pendapatan Transfer. Disadari bahwa itu bukan hanya terjadi pada Provinsi Bali saja, tetapi juga terjadi pada Provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
"Namun, Bali adalah Provinsi yang paling sistemik terdampak Covid, untuk itu dapat kiranya Gubernur melakukan lobby lobby kepada pemerintah pusat, agar Pendapatan Transfer tidak diturunkan secara signifikan karena Bali selama ini merupakan penyumbang Devisa terbesar untuk Negara," bebernya.
Bahkan dikatakannya, Bali saat ini merupakan provinsi paling rendah PAD nya, No 34 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dikarenakan Bali tidak mempunyai Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD selain Pariwisata Budaya Bali.
Lanjut Kade Darma bahwa RAPBD yang dirancang turun, maka mengakibatkan Belanja Daerah TA 2022 juga mengalami penurunan. Namun, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dirancang mengalami peningkatan sebesar 11,7%.
Diharapkan Gubernur juga bisa mengalokasikan program kegiatan Drainase jalan Provinsi yang terletak di Desa pengambengan dengan jarak kurang lebih 900 meter untuk dapat di anggarkan pada APBD 2022, di karenakan Pemerintah Kabupaten Jembrana pada RAPBD 2022 juga telah memasang anggran untuk menanggulagi persoalan banjir di setiap terjadi hujan, sehingga program kegiatan antara Kabupaten dan Provinsi bisa lebih efektif dan tepat guna.
Perlu juga diketahui bahwa desa Pengambengan merupakan kawasan strategis Ekonomi nasional dan telah ditetapkan oleh pusat sebagai Kota MINAPOLITAN.
"Harapan kami sekiranya, Saudara Gubernur dapat menyetujui program tersebut," tambahnya.
Pihaknya mendukung kebijkan Gubernur yang akan mengenakan retribusi bagi perusahaan yang menggunakan branding nama Bali. Nama Bali sangat menginternasional dan memang banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan nama Bali untuk memasarkan produk-produknya.
Bahkan perusahaan asingpun banyak yang memanfaatkan nama Bali. Duplikat tempat wisata Bali juga banyak dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha asing. Jika rencana ini berhasil tentu juga akan menjadi sumber PAD yang besar bagi Provinsi Bali.
