SUARA NEGERI | DELI SERDANG — Sejumlah elemen masyarakat generasi muda Deli Serdang menyikapi secara arif kebijakan pemerintah terkait dalam menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pimpinan Cabang (PC) Pemuda Tabagsel Kabupaten Deliserdang menyelenggarakan perhelatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengambil tema "Penyesuaian Harga BBM dan Dampak Pengalihan Subsidi" yang digelar di Gedung Aula Kantor Camat Batang Kuis, Jalan Muspika, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang.
Kegiatan yang digagas PC Pemuda Tabagsel bekerjasama serta didukung oleh PC Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama (IPNU) PC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan PC Ikatan Pelajar Alwashliyah (IPA) Kabupaten Deliserdang menghadirkan Peserta sejumlah 75 orang dari berbagai lapisan masyarakat, yaitu kalangan mahasiswa, buruh harian lepas, pedagang kecil, tokoh pemuda, ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat.
Pada kegiatan tersebut, dalam sambutannya Ketua PC Pemuda Tabagsel Husnul Amri Harahap menyebutkan bahwa dengan kebijakan Pemerintah terkini dalam menyesuaikan harga BBM, Pemuda Tabagsel merasa terpanggil untuk merespon dan menyikapinya dalam suatu wadah Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang Narasumber yang kompeten, dengan maksud semoga dapat memberikan maslahat dan manfaat berupa informasi yang bertanggung jawab, pengetahuan dan pemahaman yang riil dan konkret terkait kebijakan Pemerintah dimaksud.
"Merespon dan menyikapi kebijakan Pemerintah menyesuaikan harga BBM, kami Pemuda Tabagsel Deliserdang merasa terpanggil untuk membincangkannya tidak hanya seperti sekedar perbincangan di kedai kopi, tapi kami Pemuda Tabagsel sediakan wadah untuk mendiskusikannya dalam Focus Group Discussion ini", tegas Husnul Amri Harahap.
Sementara itu, mewakili Camat Batang Kuis, Sekretaris Camat Batang Kuis, Junaidi, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Kecamatan Batang Kuis merasa bangga dengan inisiatif dan gagasan PC Pemuda Tabagsel yang menyikapi kebijakan Pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan cara yang berbeda, yaitu melalui wadah FGD sebagai tempat berbagi informasi sembari berdiskusi sekaligus penyaluran aspirasi.
Sekcam Batang Kuis juga berpesan kepada seluruh Peserta yang hadir, khususnya kepada kalangan mahasiswa, pemuda dan pelajar agar dalam menyalurkan aspirasi tidak harus langsung turun ke jalan dan berbuat anarkis yang berdampak pelanggan hukum.
"Jangan langsung keluarkan arogansi, lalu turun ke jalan, berkoar-koar menunjukkan taring, akhirnya merasa tidak senang dengan Pemerintah, anarkis dan memberikan dampak-dampak hukum yang dilanggar," pesan Sekcam.
Selanjutnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Tabagsel Marwan Ashari Harahap yang juga turut hadir di kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemuda Tabagsel merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kearifan lokal nenek moyang daerah asal Tapanuli Bagian Selatan, serta mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati.
"Meskipun kami organisasi kemasyarakatan pemuda, tapi mohon maaf, tapi kami bukan preman, kami adalah Pemuda yang menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kearifan tradisional nenek moyang kami asal Tapanuli Bagian Selatan, dan bagi kami NKRI harga mati,"cetus Marwan.
Memasuki materi kegiatan utama Focus Group Discussion (FGD), KH. Akhmad Khambali, SE MM sebelum memaparkan materinya yang berjudul "Pengalihan Subsidi BBM Agar Lebih Tepat Sasaran dan Bermanfaat Bagi Masyarakat", menyampaikan rasa salut dan bangga dalam mengapresiasi kegiatan FGD yang dilaksanakan Pimpinan Cabang Pemuda Tabagsel.
"Berdasarkan pengamatan saya dan sepengetahuan saya selama ini, baru Pemuda Tabagsel lah yang pertama kali respon menyikapi kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM dengan menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion ini", tutur tokoh Santripreneur Regional Sumatera ini.
"Tapi bukan berarti kita anti dengan demo yang dilakukan oleh para aktivis maupun mahasiswa, karena demo juga kan dilindungi oleh Undang-Undang", tambah Ketua Federasi RTMM Gartek DPP SARBUMUSI ini.
Dalam pemaparan materi diskusi, KH Akhmad Khambali menjelaskan bahwa subsidi BBM sudah berlangsung sejak lama dan sudah seperti candu bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat susah melepaskan diri dari ketergantungan akan subsidi ini.
"Namun Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait subsidi BBM sebagai upaya mengurangi beban fiskal negara. Hal ini disampaikan pengamat Ekonomi Politik Universitas Indonesia Faisal Basri yang mengatakan bahwa Pemerintah perlu menghapus subsidi BBM secara bertahap. Walaupun nantinya akan ada beberapa dampak negatif dari berkurangnya subsidi BBM, hal tersebut dapat diatasi dengan pembuatan skema perlindungan sosial oleh Pemerintah yang akan digunakan sebagai acuan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia," sambungnya.
Lebih lanjut KH Akhmad Khambali menyampaikan bahwa situasi global saat ini akan terus memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara, dan dampaknya terutama akan sangat terasa di kalangan yang rentan secara ekonomi.
"Kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari lainnya dengan mudah menjadikan masyarakat menengah bawah semakin turun ke level kemiskinan akut dan bahkan absolut. Atas pertimbangan itulah Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi energi yang kurang efektif," tambah Kyai Khambali.
Untuk itu, Kyai Khambali melanjutkan, negara harus hadir memberikan perlindungan efektif. Ini yang melatarbelakangi pengalihan subsidi, agar fokus pada kelompok yang lebih membutuhkan.
"Adapun penajaman perlindungan sosial antara lain berupa tambahan dana bantalan sosial Rp.24,17 trilyun yang dalam kalkulasi Pemerintah masih di atas beban yang akan muncul akibat penyesuaian harga BBM", ujar KH Akhmad Khambali menutup materi diskusinya.
Narasumber kedua Agus Saputra SE dalam pemaparannya menjabarkan ada 2 (dua) dampak yang terjadi yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positifnya, poin pertama Pemerintah tidak memerlukan anggaran yang sangat besar untuk menanggung subsidi BBM.
Poin kedua bagi masyarakat miskin ini adalah sebuah dampak yang positif, dengan beralihnya dari subsidi BBM ke subsidi BLT atau semacamnya, karena konsumen terbesar dalam pemakaian subsidi BBM paling banyak adalah masyarakat yang dikategorikan kaya (menengah ke atas).
Sedangkan dampak negatifnya kenaikkan harga BBM ini akan berakibat inflasi, sehingga masyarakat merasa terbebani dengan naiknya biaya hidup.
Di penyampaian Narasumber ketiga, Siti Rahmah S.Sos, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang menyatakan bahwa banyak bantuan yang mungkin saja belum tepat sasaran. Dinas Sosial Deliserdang sudah berupaya dengan mengklasifikasi masyarakat miskin dengan menjalankan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kami sudah lama menghalo-halokan kepada kepala desa untuk menyampaikan data sebagai bahan DTKS," terang Siti Rahmah.
"Mari kita bekerjasama khususnya juga dengan Pemuda Tabagsel mengawal siapa yang sebenarnya lebih layak menerima bantuan sosial," himbau Siti Rahmah di penghujung penyampaian materi diskusinya.
Kegiatan diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab yang berlangsung cukup interaktif dan antusias dari sejumlah peserta yang bertanya seputar materi yang disampaikan para Narasumber.
Sebelum kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ditutup dengan doa yang dipimpin Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Tabagsel Kecamatan Batangkuis, Marwansyah Batubara, Moderator FGD Ihsan Haikal menyampaikan kesimpulan diskusi yaitu penyesuaian harga BBM dan pengalihan dampak subsidinya cukup terasa bagi masyarakat, namun Pemerintah sudah bertindak terus menerus untuk dapat mengurangi mengatasi dampak tersebut.(*)
