SUARA NEGERI | KUTAI BARAT — Kunjungan kerja (kunker) spesifik komisi IV DPR RI dan Dirjen Gakkum KLHK ke PT Kedap Sayaaq berbuntut kekecewaan. Hal ini diutarakan tokoh adat di tiga kampung lingkar tambang, Kamis, (8/9/22).
Mewakili ketiga kampung tersebut, Avun Geh selaku tokoh adat Kampung Tukul Kecamatan Tering mengatakan, sikap arogansi yang diperlihatkan para tamu dalam kunker tersebut dianggap telah meremehkan ritual adat setempat.
“Kami selaku masyarakat adat merasa sangat kecewa terhadap kedatangan mereka (sebagai tamu). Ritual adat yang kami lakukan dalam menyambut tamu tidak dihargai. Bahkan, terkesan buru-buru dan tergesa-gesa untuk menuju ke kantor PT KS,” ujar Avun kepada media ini.
Sejauh ini, kata dia, kabupaten Kutai Barat (Kubar) sangat memegang teguh ritual adat istiadat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Ini dilakukan setiap menyambut para tamu yang datang di Kota Beradat.
“Namun, sikap yang ditunjukkan oleh para wakil rakyat dari Senayan ini justru sebaliknya. Mereka mempertontonkan sikap arogansi dan seolah tidak menghargai ritual adat yang kami buat menyambut mereka,” cecarnya.
Disamping itu, Avun yang juga selaku masyarakat kampung lingkar tambang ini turut menyesalkan aksi penyetopan aktifitas pertambangan batubara pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) resmi, dengan Nomor : 545/K.357D/2020 atas nama PT Kedap Sayaaq (KS), dihentikan paksa oleh Dirjen Gakkum KLHK, melalui kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI, pada Sabtu (3/9/2022) belum lama ini.
Menurut mereka, tidak hanya telah menciderai adat istiadat kota Beradat, juga kesejahteraan masyarakat tiga lingkar tambang. Contohnya, perihal listrik yang selama ini di bantu oleh PT KS.
“Akibatnya lampu penerangan (listrik, Red) kita juga mati total. Ini semua dampak dari tidak beraktifitas PT KS di kampung kami. Jadi tolong bapak Presiden Joko Widodo perhatikan hal ini! Tolong kami pak!,” cetus mantan Kepala Adat Kampung Tukul ini.
Untuk diketahui, hampir 95 persen tenaga kerja lokal di PT KS merupakan putra putri asal tiga kampung itu takut akan kehilangan pekerjaannya. Sebelumnya diketahui, perhatian terhadap masyarakat lokal adalah bagian pelaksanaan dari CSR perusahaan PT KS. Selain itu, perusahaan juga memiliki program pemberdayaan masyarakat (PPM), yang searah dengan normative pemerintah. Di mana penerima PPM ini adalah masyarakat lingkar tambang," ungkapnya.(Taufiq).
