SUARA NEGERI | SELAYAR — Permintaan konfirmasi pemanfaatan dan besaran anggaran perjalanan dinas, serta anggaran-anggaran lainnya yang bersumber dari APBD Selayar, dan dimanfaatkan secara langsung oleh wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengemuka diberitakan oleh media-media online di tanah air.
Termasuk juga ikut diberitakan jika anggaran reses dan anggaran pembelian seragam serta sistematika pengelolaan anggaran aspirasi setiap anggota dewan juga ikut di pertanyakan melalui schedulle konfirmasi Pewarta ke DPRD Kepulauan Selayar.
Sebelumnya dirilis tentang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar, Masdar J Pratama siap memfasilitasi permintaan konfirmasi Pewarta Selayar kepada Anggota DPRD Kepulauan Selayar pada komisi terkait, mengenai penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang terserap oleh Anggota DPRD Kepulauan Selayar Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk dipublikasikan melalui media.
" Iya, nanti kita komunikasikan dulu ke Anggota DPRD terkait dan minta persetujuan Ketua DPRD, nanti kita kabari selanjutnya, begitu kira-kira arti jawaban Sekwan DPRD Kepulauan Selayar, Masdar J Pratama, seperti dikutip sari hasil konfirmasi pada Kamis (12/1/2023) di Kantor DPRD Kepulauan Selayar.
Menanggapi berita konfirmasi sejumlah item jenis anggaran yang dimanfaatkan oleh wakil rakyat Selayar, Bupati, Dewan Pimpinan Daerah LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Selayar, Ahmad Zulkarnain, B.Sc, mengirimkan komentarnya. Secara umum pengelolaan anggaran negara, wajib transfaran dan wajib tidak ditutup-tutupi.
Permintaan konfirmasi pemanfaatan dan besaran anggaran perjalanan dinas dan anggaran-anggaran lainnya ke DPRD itu dinilainya sangat positif karena menyangkut keterbukaan informasi publik, jadi itu penting dan media yang mendapatkan data secara resmi wajib menyampaikan ke publik agar transparancy pemanfataan anggaran negara terlaksana, lagian anggaran-anggaran itu bukan rahasia, tegas Zulkarnain, Jumat (13/1/2023).
Sudah seharusnya DPRD Kep. Selayar mempublikasikannya karena itu bukan rahasia dan itu menyangkut kegiatan dewan yang butuh publikasi, " ingat ya, janganlah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, karena setahu saya data-data seperti itu juga kadang diminta BPKP dan APH, dan semua diberi, kenapa ke media harus seperti itu, kan media bisa bantu mempublikasikan kegiatan wakil rakyat, " tutur Zulkarnain.
Perihal lain yang dimintakan konfirmasi resmi untuk dipublikasikan melalui media adalah produk peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh DPRD Kepulauan Selayar dan besaran anggaran setiap produk yang dihasilkan yang sumber dananya berasal dari Apbd Kepulauan Selayar TA 2022, ini paling bagus karena menyangkut aktivitas wakil rakyat. Dan jangan lupa masih ada yang lain yang juga perlu dikonfirmasi, yakni anggaran makan minum di DPRD Kepulauan Selayar, supaya semua terang benderang siapa kerja apa dan dapat apa, jelasnya.
LIRA juga akan melakukan konfirmasi secara tertulis mengenai hal ini dan kalau ada waktu setelah konfirmasi, kita akan bantu publikasikan. Karena dari semua item yang ada itu nilainya tidak kecil diambil dari uang rakyat di APBD Selayar, pungkas Zulkarnain, Bupati LIRA. (R/01).
