SUARA NEGERI | PARIS — Polisi anti huru hara bentrok dengan pengunjuk rasa pada Jumat malam di Paris ketika demonstrasi baru terjadi menentang rencana pemerintah untuk menaikkan usia pensiun negara Prancis.
Kerusuhan yang berkembang, yang mengakibatkan gelombang pemogokan sejak awal tahun dan sampah menumpuk di jalan-jalan Paris, telah membuat Presiden Emmanuel Macron menghadapi tantangan terberat terhadap otoritasnya sejak apa yang disebut 'Gilets Jaunes' atau Protes 'Rompi Kuning' Desember 2018.
Mengutip Reuters, Sabtu (18/3/2023), jalanan dipenuhi gas air mata yang digunakan oleh polisi untuk mengatasi kekacauan massa saat pengunjuk rasa berkumpul di Place de la Concorde Paris, dekat gedung parlemen Assemblee Nationale.
"Macron, Mundur!" teriak beberapa demonstran, saat mereka berbaris ke barisan polisi anti huru hara.
Bentrokan Jumat malam mengikuti kekacauan serupa pada Kamis, setelah Macron memutuskan untuk mendorong melalui perombakan pensiun yang diperebutkan tanpa pemungutan suara parlemen.
Perombakan tersebut menaikkan usia pensiun negara Prancis dua tahun menjadi 64 tahun, yang menurut pemerintah penting untuk memastikan sistem tidak bangkrut. Serikat pekerja, dan sebagian besar pemilih, tidak setuju.
Prancis sangat terikat untuk mempertahankan usia pensiun resmi pada 62, yang termasuk yang terendah di negara-negara OECD.
Jajak pendapat Toluna Harris Interactive untuk radio RTL menunjukkan lebih dari delapan dari 10 orang tidak senang dengan keputusan pemerintah untuk melewatkan pemungutan suara di parlemen, dan 65% menginginkan pemogokan dan protes berlanjut.
Maju tanpa pemungutan suara "adalah penyangkalan terhadap demokrasi ... penyangkalan total atas apa yang telah terjadi di jalanan selama beberapa minggu", kata psikolog berusia 52 tahun Nathalie Alquier di Paris. "Itu tak tertahankan."
Aliansi luas dari serikat-serikat utama Prancis mengatakan mereka akan melanjutkan mobilisasi mereka untuk mencoba dan memaksa pembatalan kebijakan.
Anggota parlemen oposisi sayap kiri dan tengah mengajukan mosi tidak percaya di parlemen pada Jumat sore.
Tetapi, meskipun Macron kehilangan mayoritas mutlaknya di majelis rendah parlemen dalam pemilihan tahun lalu, ada sedikit kemungkinan hal ini akan terjadi.
Para pemimpin partai konservatif Les Republicains (LR) tak ada yang mendukung mosi tidak percaya yang diajukan pada hari Jumat. Sayap kanan diperkirakan akan mengajukan lagi di kemudian hari.
"Sejauh ini, pemerintah Prancis biasanya menang dalam mosi tidak percaya seperti itu," kata kepala ekonom Berenberg Holger Schmieding.
Dia berharap kali ini akan sama lagi bahkan jika "dengan mencoba melewati parlemen, Macron telah melemahkan posisinya".
Pemungutan suara di parlemen kemungkinan akan berlangsung selama akhir pekan atau pada Senin. (sumber: CNBC)
