SUARA NEGERI | SEMARANG — Satu dari empat orang atau sekitar 25 persen warga Jawa Tengah mengalami gangguan jiwa ringan. Sedangkan kategori gangguan jiwa berat rata-rata 1,7 per mil atau kurang lebih 12 ribu orang.
Kondisi tersebut harus mendapatkan penanganan serius dari pemerintah maupun masyarakat karena berpengaruh terhadap penurunan produktivitas masyarakat.
Hal itu disampaikan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr Amino Gondohutomo, dr Sri Widyayati pada Acara Pengarahan Bersama Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP di RSJD dr Amino Gondohutomo, di Jalan Majapahit Kota Semarang, belum lama ini.
“Kurang lebih 25 persen warga pada 35 daerah di Jateng, atau satu di antara empat orang, mengalami gangguan jiwa ringan. Sedangkan gangguan jiwa berat rata-rata 1,7 per mil. Penyebab mereka terkena ganguan jiwa, multifaktor. Sedangkan pencetusnya bisa karena kemiskinan, gejolak lingkungan, atau masaalah keluarga,” terangnya.
Menurut riset kesehatan, lanjut dia, penanganan gangguan jiwa menyedot anggaran triliunan rupiah atau jauh lebih tinggi dari anggaran untuk menangani penderita berbagai penyakit lain, seperti jantung, paru-paru, dan gangguan organ tubuh lain yang hanya mencapai miliaran rupiah. Hal itu karena pengidap gangguan jiwa kategori berat tidak bisa lagi produktif.
“Pasien yang masuk ke RSJD Amino Gondohutomo tahun ini mengalami penurunan drastis. Sebab, sekarang di setiap RSUD sudah ada klinik spesialis jiwa lengkap dengan dokter syaraf, yang siap melayani pasien pengidap gangguan jiwa ringan,” terang dr Sri Widyayati.
Ditambahkan, cakupan pelayanan RSJD milik Pemprov Jateng itu terus meningkat. Selain menerima pasien rujukan tersier khusus pengidap gangguan jiwa, juga melayani pasien umum dari berbagai daerah. Kebijakan tersebut sesuai dengan visi pengembangan pelayanan kepada masyarakat sekaligus upaya antisipasi agar aset pemprov tidak redup.
“Kami setiap hari melakukan pelayanan secara optimal, juga menyediakan informasi pelayanan publik. Sejak masa pemerintahan Gubernur Ganjar-Heru, RSJD ini berubah menjadi pelayanan paripurna. Bahkan untuk mendukung dan mewujudkan program Revolusi Mental, di kabupaten dan kota di Jateng juga ada Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ),” jelasnya.
Wakil Direktur Pelayanan RSJD Amino Gondohutomo dr Retno Dewi Suselo menambahkan, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang menjadi pilot program DSSJ di Jateng. Melalui program ini diharapkan pelaksanaan deteksi dini kesehatan jiwa dan penggerakan masyarakat akan terus berlangsung. Kader DSSJ melibatkan masyarakat dan petugas kesehatan.
Menurut dia, dalam program tersebut, para kader dilatih untuk mengenali DSSJ dan macam-macam gangguan jiwa yang sering ditemukan di masyarakat, cara mendeteksi status kesehatan jiwa keluarga, program kesehatan jiwa Puskesmas, intervensi kesehatan jiwa di masyarakat.
Selain itu juga penanganan perilaku kekerasan di masyarakat, penggerakan kader untuk melakukan kunjungan rumah, serta pencatatan dan pelaporan hasil deteksi status kesehatan jiwa di masyarakat.
“Para kader yang dilatih kemudian turun ke masyarakat untuk mendeteksi gangguan jiwa yang ada di masyarakat, kemudian membawa warga yang bersangkutan ke RSJD guna melakukan konsultasi psikologi,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam arahannya mengatakan, pemerintah harus memperhatikan dan mengurus beragam masalah yang ada di masyarakat, termasuk persoalan penanganan kesehatan jiwa dan raga warga guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karenanya rumah sakit rumah sakit diharapkan melakukan beragam program yang inovatif.
“Yang dibutuhkan rumah sakit jiwa adalah inovasi. Apalagi dari empat orang satu di antaranya alami gangguan jiwa ringan. Mungkin dari pihak RS mengembangkan konseling, gencarkan permeriksaan kejiwaan dengan berkeliling ke sekolah-sekolah, jalan, bahkan ke kalangan pegawai mungkin. Siapa tahu yang setiap hari merawat penderita gangguan jiwa, lalu ketularan,” kelakarnya. (sumber: JTP)
