SUARA NEGERI | PEMALANG — Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang selama beberapa tahun ini mengalami kerugian. Kabar terakhir, PDAU mengalami kerugian mencapai Rp 8 milyar.
Sejumlah pihak menilai, kondisi perusahaan daerah tersebut terus mengalami kerugian komulatif hingga mencapai Rp8 miliar, sehingga cukup sulit untuk bisa diselamatkan.
Hal itu kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai pihak di Pemalang. Sorotan tajam pun bergulir ke lintas Ormas Peduli Pemalang.
Ketua Umum Forum Gerakan Pemalang Untuk Perubahan (FGP) Edy Kusnaedi menyampaikan, "Kita tunggu Action PLT Bupati Pemalang terkait akumulasi kerugian hingga Rp.8 milyar rupiah yang dialami PDAU," ujarnya merespon kabar tak sedap itu, pada Jumat (26/5).
Menurut Edy, PDAU mendapatkan alokasi dana APBD dibawah kewenangan Diskoperindag Kabupaten Pemalang. Dalam hal kerugian ini, kata Edy, tentu saja pihak PDAU harus bertanggung jawab dan transparan kepada Masyarakat.
"Kami sebagai Forum resmi, akan terus mengikuti dan mengawasi masalah ini hingga tuntas," tegas Ketum FGP.
Sementara itu, Nur Slamet, Ketua Makelar pada komunitas 'Bursa Mobil Motor Pemalang' menanggapi miris terkait nasib Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) kedepannya.
"Kontrakan saja PDAU pada kami (BMMP), agar tidak rugi melulu," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD kabupaten Pemalang Noor Rosyadi menyampaikan, dengan kondisi terus merugi, pihaknya merasa pesimis, kalau PT Aneka Usaha, bisa di selamatkan.
Informasi kalau PDAU belum berkontribusi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah pun kini disorot publik. Pasalnya, saat dilantik Eko Hari Karyanto menjadi Direktur pada 25 Agustus 2021 lalu, ia berjanji akan setor untuk PAD Pemalang dengan jumlah milyaran rupiah pertahunnya.
Namun demikian Janji adalah janji, nyatanya saat ini akumulasi kerugian ditaksir mencapai Rp 8 milyar.
Seperti diwartakan sebelumnya, PT Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Pemalang, menjadi salah satu faktor penyebab turunnya predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2022 dari WTP ke WDP.
Karena itu, Pemkab Pemalang memberikan perhatian khusus terhadap PT Aneka Usaha yang nyaris bangkrut itu, dengan melakukan audit Going Conceren. (Himawan).
