SUARA NEGERI | JAKARTA — Isu Munaslub Golkar belakangan berhembus kencang di internal Golkar. Sejumlah pihak meminta Munaslub digelar karena sikap Airlangga soal poros koalisi di Pilpres yang tidak jelas. Elektabilitas Airlangga yang diusung Golkar untuk jadi capres juga kurang menggembirakan. Dorongan ini makin menguat setelah Kejaksaan Agung memeriksa Airlangga sebagai saksi dalam kasus ekspor minyak goreng.
Menurut JK, hal yang perlu menjadi perhatian Golkar hari ini mestinya bagaimana Golkar tidak terlibat dalam situasi rumit. Ini mengingat waktu menjelang Pemilu 2024 tinggal sedikit lagi.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK menolak ide Munaslub Golkar. Keinginan ini diusung sejumlah politikus Golkar untuk mengganti posisi Ketua Umum Golkar yang saat ini dijabat Airlangga Hartarto.
"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan harkat martabat Golkar," kata dia saat ditemui di Gedung Abdul Muis, Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Senin, (31/7).
JK menyampaikan, bahwa Airlangga Hartarto sendiri diketahui sudah diberikan mandat. Maka, menurut JK, tidak perlu ada yang menghalangi Airlangga melaksanakan tugasnya. "Karena Airlangga sudah dberikan mandat tahun lalu, masa mau dihalangi. Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit," ujarnya.
Soal motif yang melatarbelakangi isu Munaslub adalah soal elektabilitas Airlangga, JK mengatakan tak ada yang menjamin keterpilihan seseorang.
"Dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih? Siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?," ujar JK.
JK juga menjelaskan biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.
JK menyatakan kondisi itu sangatlah berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.
"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," katanya, waktu menyampaikan demikian dalam pemaparan di seminar 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senin (31/7). (rl/by)
