SUARA NEGERI | JAKARTA — Petinggi PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan peringatan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo tentang pembangun food estate itu sebagai sesuatu yang menyalahi aturan.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Hasto yang ditanyai wartawan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan hingga Rp1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024, dalam proyek lumbung pangan atau food estate yang sedang dikerjakan pemerintah menegaskan bahwa itu merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
Menurut Hasto, politik seharusnya melakukan sesuatu yang merawat kehidupan, dan menjaga bumi pertiwi. Tapi dalam proyek lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo sejak awal kepemimpinan periode keduanya, justru disalahgunakan.
“Tapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” katanya.
Sementara Menteri Pertahanan sekaligus capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto merespons sentilan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan merupakan kejahatan lingkungan.
Program pertanian berskala besar itu diketahui digarap salah satunya oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo.
"Oh, yang bener?" kata Prabowo singkat ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, usai Ia menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Universitas Kebangsaan RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023) malam WIB.
Prabowo hanya menjawab pendek karena buru-buru meninggalkan lokasi acara untuk menuju ke tempat lain.
Namun ketika menjadi pembicara, Prabowo sempat menyinggung ihwal lumbung pangan. Dia menyebut, untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045 atau Indonesia menjadi negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata enam sampai tujuh persen setiap tahun selama 20 tahun ke depan.
Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi enam persen per tahun itu bisa dicapai salah satunya dengan mengubah area rawa-rawa untuk program food estate. Mengingat di Indonesia ada sekitar 24 juta hektare rawa-rawa tak termanfaatkan, Prabowo yakin penggunaan 11 juta hektare rawa saja untuk food estate sudah cukup untuk membuat Indonesia swasembada pangan.
"Paparan Pak Amran Sulaiman (eks menteri pertanian) ada 24 juta rawa yang tidak termanfaatkan. Kita bisa mengubahnya menjadi lumbung pangan bangsa Indonesia, yang menurut saya lumbung pangan dunia. Dengan 11 juta hektar kita tidak saja swasembada pangan, tapi kita juga swasembada energi," kata Prabowo.
Tudingan Hasto
Tudingan ini bermula di Kabupaten Bogor pada Selasa sore WIB, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, gagalnya proyek food estate yang sedang dikerjakan Pemerintahan Jokowi merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Pasalnya, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
Hasto mengatakan, PDIP memberikan sebuah catatan yang kuat atas proyek yang digagas Presiden Jokowi itu. Menurutnya, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu. (rl/by)
