SUARA NEGERI | JAKARTA — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai pandangan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (purn) Wiranto bersama jajaran Wantimpres lainnya dalam hal penyempurnaan sistem ketatanegaraan dan sistem politik bangsa. Misalnya terkait maraknya politik uang dalam pemilihan langsung yang tidak lepas karena masih rendahnya pendapatan perkapita bangsa yang baru mencapai sekitar USD 4.919.
"Sedangkan Amerika, negara kampiunnya demokrasi, memiliki pendapatan perkapita sebesar USD 80.412, maupun Korea Selatan sebesar USD 35.569. Data lain berdasarkan kajian Prof. Boediono, menunjukan bahwa pada penghasilan per kapita di atas USD 6.000, daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Artinya, pendapatan perkapita Indonesia masih dibawah batas kritis demokrasi sebesar USD 6.000," ujar Bamsoet usai Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Jajaran Wantimpres, di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (5/7/24).
Silaturahmi Kebangsaan ini sekaligus sebagai kunjungan balasan atas kedatangan Wantimpres ke MPR RI beberapa waktu lalu, Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Amir Uskara dan Fadel Muhammad. Hadir jajaran Wantimpres antara lain, Ketua Wiranto, serta para anggota yakni Putri Kus Wisnu Wardani, Sidarto Danusubroto, dan Sukarwo.
Ia juga menjelaskan, sebagaimana disampaikan Ketua Wantimpres Jenderal TNI (purn) Wiranto, bahwa 'jika kita tersesat, maka kembalilah ke pangkal jalan'. Artinya, jika saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, maka tidak ada salahnya bangsa Indonesia kembali kepada jati diri bangsa.
"Seperti dalam menghadapi karut marutnya sistem Pemilu langsung yang berefek pada politik uang, maka tidak ada salahnya jika kita kembali kepada semangat jati diri demokrasi yang dimiliki bangsa ini. Kita lihat lagi semangat sila ke-4 Pancasila yang merupakan basis demokrasi Pancasila yang sesuai jati diri bangsa. Sehingga kita bisa meluruskan kembali jalan demokrasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, bukan lagi berdasarkan demokrasi angka-angka atau juga dikenal dengan Demokrasi NPWP (nomor piro wani piro)," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, jajaran Wantimpres yang diisi para senior bangsa, sudah memiliki rekam jejak dalam pergulatan perjalanan bangsa sejak dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pemerintahan saat kini. Tidak heran jika dalam melihat permasalahan bangsa, mereka memiliki analisis sekaligus solusi yang tajam.
"Dalam diskusi yang berlangsung hangat tadi, kita juga bahas tentang sistem ketatanegaraan dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara. Karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan kembali posisi MPR sebagai lembaga tertinggi berdasarkan sejarah dan basis kultural bangsa. Sehingga kembali memiliki kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan, guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar," pungkas Bamsoet. (*)
