SUARA NEGERI | JAKARTA — Lagi, persoalan mahar politik untuk maju Pilkada mendapat sorotan Indonesia Coruption Watch (ICW). Mahalnya mahar politik yang harus di persiapkan bagi Bakal Calon Kepala Daerah diduga menyebabkan SK Rekomendasi B1 KWK di sejumlah daerah lambat.
Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyatakan, persoalan mahar politik, terutama jelang Pilkada atau Pemilu sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja, terkini mahar politik sudah menjadi penentu dalam perebutan tiket kandidat di Pilkada 2024.
"Biasanya calon atau seseorang yang ingin maju sebagai kandidat, dia memberikan sejumlah uang kepada parpol, misalnya untuk mendapatkan tiket," ucap Egi dalam diskusi bertajuk 'Kecurangan Pilkada 2024: dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN', Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Bahkan, ia menyebut, harganya bisa lebih mahal bila ditujukan untuk menjegal pesaing bakal calon.
Ironisnya, menurut dia, praktik seperti ini seringkali luput dari amatan publik dan hal biasa di pilkada ini.
Egi meminta agar aparat penegak hukum seharusnya dapat lebih serius menangani hal semacam ini. Lambatnya keluarnya B1 KWK bisa di mungkinkan calon belum menyelesaikan mahar yang di tentukan oleh partai politik dan mungkin terlalu besar, sehingga calon terasa berat terbebani oleh partai politik sebelum bertanding.
Untuk diketahui, B1 KWK adalah salah satu surat penting dalam proses pencalonan kepala daerah di Indonesia.
Surat ini merupakan rekomendasi dari partai politik yang menyatakan dukungan resmi mereka kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota.
Tanpa surat B1 KWK, pasangan calon tidak bisa mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut serta dalam pemilihan. (etnes)
