SUARA NEGERI | JAKARTA — Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna berharap presiden untuk fokus memperbaiki nasib nelayan Indonesia.
Karena menurutnya, hanya hasil laut diyakini bisa menjadi jawaban atas rencana pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, pangan bergizi nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Oleh sebab itu, dia berharap semua itu harus mengendepankan peranan masyarakat pesisir.
“Bukan hal sulit rasanya bila kita ingin memastikan ketahan pangan nasional, laut kita sudah menjadi jawaban akan hal itu beribu-ribu tahun. Akan tetapi menjadi anomali apabila dalam praktiknya pemerintah melakukan hal berlawanan dengan apa yang dicanangkan tersebut,” kata dia dalam rilisnya, pada Selasa (17/9).
Hendra Wiguna mencontohkan rencana reklamasi di Kota Surabaya dan agenda pemerintah menggeser bagan tancap/jaring apung di Teluk Jakarta. KPPMPI memandang kedua agenda tersebut berlawanan dengan semangat ketahanan pangan yang dikampanyekan pemerintah.
“Sulit rasanya bila nelayan tersingkir di laut, ruang penghidupan nelayan di laut diganggu bahkan dikurangi dan dibatas, bahkan tidak sedikit di darat pun dirundung. Permukiman nelayan digusur dengan dalih pelebaran sungai seperti di Kampung Dadap Tangerang misalnya,” ujarnya.
Ia menilai, nelayan merupakan subjek terpenting dalam pemenuhan pangan bergizi. Tanpa kehadiran nelayan sulit rasanya ikan dan produk kelautan perikanan lainnya yang bergizi tinggi ini bisa sampai ke meja makan kita.
Oleh sebab itu, Ia berharap pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
"Usaha nelayan harus didukung betul, sarana prasarananya harus betul-betul ada. Mulai dari SPBUN, TPI, pelabuhan perikanan, air bersih hingga cold storage, sehingga usaha hilirisasi kelautan perikanan akan jauh lebih baik dari sekarang," harapnya.
Distribusi produk kelautan perikanan diharapkan juga diperbaiki, terutama dalam menyerap hasil produksi dari pulau-pulau kecil.
KPPMPI mencontohkan kejadian ikan yang dibuang-buang di Sabang Aceh karena minimnya serapan produksi, dan teranyar di Pengambengan Bali karena anjlok harga.
Sementara di pulau-pulau kecil atau daerah lainnya, ikan tidak terserap atau harganya anjlok.
"Sementara kadang kita mendengar beberapa pabrik olahan kekurangan ikan. Demikian juga di perkotaan harga ikan terbilang terlampau tinggi bagi masyarakat menengah kebawah, tentu hal ini terjadi karena belum begitu baiknya sistem distribusi atau logistik kita," imbuhnya.
Padahal, lanjut Hendra, sudah menjadi negara kepulauan sejak dahulu, namun sepertinya sistem logistik kita belum sesuai dengan geografis yang kita miliki.(*)
