SUARA NEGERI | JOGJA — Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar dan Busyro Muqoddas menyampaikan pernyataan tegas, bahwa risywah politik atau politik uang adalah haram.
Fatwa haram itu dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Muhammadiyah menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik politik transaksional yang merusak.
“Muhammadiyah menekankan bahwa politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi yang sejati,” tandas Syamsul di markas PP Muhammadiyah Yogyakarta, pada Selasa (15/10).
Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat.
Sementara Busyro Muqoddas menyebutkan, bahwa Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang setia pada semangat Pancasila dan agama, serta mampu mengelola birokrasi negara dengan bersih.
Oleh sebab itu, Muhammadiyah mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah, menjauhkan diri dari praktik politik uang yang dapat mencederai nilai-nilai agama dan demokrasi.
Muhammadiyah mengingatkan lemahnya demokrasi dan meningkatnya korupsi di berbagai sektor merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Melihat semakin rapuhnya demokrasi dan tingginya eskalasi korupsi di berbagai sektor seperti sumber daya alam, perizinan, APBN, APBD, hingga pertanian, Muhammadiyah menilai perlu ada perbaikan tata kelola birokrasi.
"Hal ini penting agar birokrasi negara dapat dikelola sesuai dengan jiwa Pancasila dan prinsip-prinsip agama," kata dia.
"Korupsi yang berasal dari praktik suap dalam pemilu dan Pilkada adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hukum agama dan harus dihentikan," imbuh Busyro. (tia)
