SUARA NEGERI | JAKARTA — Memperingati 96 tahun Sumpah Pemuda, Anggota DPD RI Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan bangsa.
Dalam pernyataannya, Mirah menekankan pentingnya peran pemuda sebagai subjek dan objek pembangunan, serta perlunya pendekatan holistik dalam pemberdayaan kepemudaan. Menurutnya, peringatan ini adalah momentum tepat untuk memperkuat keterlibatan pemuda dalam agenda pembangunan nasional, baik dalam ranah kepemimpinan, kepeloporan, maupun kewirausahaan.
"Pemuda adalah pemilik masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memastikan setiap potensi yang ada pada generasi muda dapat terbangun dan berkembang menjadi kekuatan nyata dalam membangun Indonesia," ujar Wakil Ketua BKSP tersebut.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator kualitas dan kesiapan pemuda Indonesia untuk menghadapi tantangan global.
Data terbaru IPP menunjukkan indeks sebesar 56,33 persen, dengan capaian tertinggi pada domain pendidikan (70 persen) dan kesehatan serta kesejahteraan (65 persen). Namun, domain lapangan kerja (45 persen) serta partisipasi dan kepemimpinan (43,33 persen) masih membutuhkan perhatian khusus.
Mirah menegaskan bahwa capaian IPP tersebut menunjukkan adanya ruang besar bagi pemuda untuk mengoptimalkan perannya dalam pembangunan nasional. Dalam pandangannya, pembangunan pemuda bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, dunia industri, perguruan tinggi, dan media.
“Kita perlu membangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang sinergis, inovatif, dan holistik untuk mendukung berkembangnya pemuda yang maju, berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing tinggi,” tambah Anggota Komite II DPD RI tersebut.
Dalam kesempatan ini, Senator Mirah juga mengapresiasi tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, “Maju Bersama Indonesia Raya,” yang menggarisbawahi pentingnya persatuan dalam memajukan seluruh elemen pelayanan kepemudaan secara terintegrasi di berbagai daerah.
Menurutnya, kebijakan dan program kepemudaan di tingkat daerah harus didukung oleh rencana aksi daerah (RAD) yang terkoordinasi dengan baik agar dapat meningkatkan cakupan pelayanan hingga seluruh pemuda di Indonesia, termasuk yang berada di pelosok, dapat merasakan manfaatnya.
“Setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan di tingkat daerah adalah langkah yang sangat penting, karena ini akan berdampak langsung pada pengembangan potensi pemuda di wilayah masing-masing,” jelas Ketua IKA UNHAS Nusa Tenggara Barat tersebut.
Selain itu, Mirah juga mengajak pemuda untuk turut berperan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), agenda global yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Beberapa pemuda Indonesia, katanya, telah menunjukkan kontribusi aktif dalam sektor ini, namun lebih banyak lagi yang membutuhkan dukungan pemberdayaan.
“Dengan dukungan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan, pemuda Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam mencapai target pembangunan global tersebut,” tutup Mirah. (*)
