SUARA NEGERI | JAKARTA — Dalam pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (MenPKP RI), Maruarar Sirait, Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti kebutuhan mendesak terhadap perumahan layak huni di NTB.
Senator Mirah menyampaikan data backlog perumahan nasional tahun 2023 yang masih berada di atas 12,7%, meningkat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang didominasi oleh sektor informal.
“Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, NTB menghadapi backlog sebanyak 306.305 unit rumah. Selain itu, sekitar 549 ribu unit rumah di provinsi ini masuk dalam kategori tidak layak huni, tentu ini harus jadi atensi,” ujar Anggota Komite II tersebut.
Sementara itu, kebutuhan rumah untuk keluarga baru diproyeksikan mencapai 121 ribu unit. Senator Mirah menegaskan bahwa situasi ini menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Senator Mirah juga menyoroti potensi NTB sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Letak geografis provinsi ini membuatnya berisiko tinggi terhadap gempa bumi dan bencana lain. Oleh karena itu, kebutuhan akan perumahan tangguh bencana menjadi hal yang mendesak.
“Rumah tangguh bencana harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita hanya bertindak reaktif setelah bencana terjadi. Rumah tersebut harus dirancang tidak hanya untuk ketahanan fisik, tetapi juga mendukung kebutuhan sosial dan psikologis penghuninya,” ujar Senator Mirah.
Saat ini, alokasi anggaran tanggap bencana dalam APBD kabupaten/kota dan provinsi di NTB masih minim.
“Saya meminta pemerintah pusat untuk memberikan intervensi lebih besar dalam membangun infrastruktur perumahan yang tahan bencana. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, terutama di NTB,” kata Mirah.
Dalam dialog dengan MenPKP RI, Senator Mirah menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengatasi backlog dan membangun rumah tangguh bencana.
Beliau berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan perumahan layak huni bagi masyarakat NTB.
“NTB membutuhkan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk menjawab tantangan backlog perumahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Terutama bagi pekerja sektor informal yang menjadi kelompok paling terdampak,” tambahnya. (*)
