SUARA NEGERI | JAKARTA — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) tengah menyusun modul baru terkait program makan bergizi gratis (MBG) dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
"Selain itu, dana yang terus berputar akan menjadi modal tambahan pada tahun-tahun berikutnya," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam keterangannya, disitat pada Minggu (29/12).
Yandri menyebut telah menetapkan salah satu fokus prioritas penggunaan dana desa adalah untuk program ketahanan pangan dengan alokasi minimal 20 persen.
"Kebijakan ini dirancang untuk mendukung ketahanan pangan berbasis potensi lokal di setiap desa," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP PAN ini mengatakan, fokus penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan bagi masyarakat desa, dan pemanfaatan pangan secara optimal.
Pola baru kebijakan ini diharapkan juga mendorong kemandirian desa dalam perekonomian nasional.
"Selain itu, pelaksanaan program ini akan berbasis pada potensi lokal desa dan kawasan perdesaan, serta kerja sama antar desa dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan," kata dia.
Yandri menyebutkan bahwa Kemendes PDTT sedang menyusun modul yang memetakan potensi 75 ribu desa di Indonesia.
"Desa yang cocok untuk budidaya padi akan difokuskan pada pertanian padi, sedangkan desa dengan potensi buah, ikan, atau peternakan akan diarahkan sesuai potensinya,” katanya usai rapat koordinasi program swasembada pangan di Mahan Agung, kemarin.
Menurutnya, pengelolaan dana desa yang produktif juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Kedepan, imbuh Yandri, dana desa harus bisa dikembangkan, tidak hanya untuk sekali pakai. (via)
