SUARA NEGERI | JAKARTA — Ketua Steering Committee (SC) Mukernas IV MUI, KH Masduki Baidlowi mengatakan, ekonomi kerakyatan menjadi fokus pembicaraan utama dalam Mukernas. MUI akan mendukung komitmen ekonomi kerakyatan Presiden RI Prabowo Subianto dalam bentuk Taujihat (arahan atau panduan}.
Demikian hal tersebut disampaikan KH Masduki Baidlowi kepada awak media melalui siaran pers yang diterima redaksi, pada Minggu (15/12).
"Jadi Presiden Prabowo berulang-ulang di beberapa tempat itu fokus kepada masalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi (kerakyatan) bahasa lainnya ekonomi konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, sudah semestinya harus di dukung," kata dia.
Menurut Kiai Masduki, ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ini dirumuskan oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Ketika sekolah di Belanda, Bung Hatta terinspirasi oleh konsep-konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Skandanavia.
"Negara-negara Eropa Barat, akhirnya negara disana yang disebut negara welfare state atau negara kesejahteraan yang menginspirasi (Pasal 33) Undang-undang Dasar 1945. Sejak dirumuskan, sampai sekarang belum terlaksana dengan baik," ungkapnya.
Oleh karena itu, Kiai Masduki menegaskan, MUI akan mendukung komitmen Presiden Prabowo itu terkait ekonomi kerakyatan dalam bentuk taujihat di Mukernas IV.
Ketua MUI Bidang Infokom ini menjelaskan, event Mukernas ini adalah yang terakhir (Periode pengurus 2020-2025).
Oleh karena itu, dalam Mukernas terakhir itu ada beberapa tracing yang sangat penting untuk menjadi fokus program dari MUI baik pusat terutama maupun daerah.
Terkait teknis tracingnya, Kiai Masduki menyampaikan, MUI menjadi satu-satunya organisasi Islam yang dalam pelaksanaannya dari a sampai z itu diperhatikan manajemen mutunya oleh ISO.
"Gerakannya kemana saja itu dipantau oleh manajemen mutu ISO. Maka kita, Kalau kita bekerja tanpa ada fokus, kita punya nilai yang sangat tidak baik. Oleh karena itu, kita seluruh pekerjaan itu harus fokus sesuai dengan apa yang kira rencanakan, apa yang sudah kita anggap matang perencanaannya itulah yang akan kita laksanakan dan diperhatikan oleh manajemen," ujarnya.
Ia menilai, hanya MUI sebagai ormas yang memiliki manajemen mutu seperti itu. Menurut dia, hal ini sangat penting. Sebab, salah satu hasil evaluasi dari manajemen mutu dalam Mukernas IV akan diumukan prestasi-prestasi MUI daerah.
"Jadi akan ada lima MUI daerah yang memiliki prestasi, apa saja? Itu nanti di Mukernas. Tidak kita umumkan sekarang. Saya kira salah satu kinerja dalam beberapa tahun terakhir dan puncaknya tahun ini, dan itu akan diumumkan oleh MUI Pusat. Siapa saja pengurus MUI daerah yang memiliki prestasi yang baik," pungkasnya.
Menurut rencana, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada 17-19 Desember 2024 mendatang. (*)
