Catatan Paradoks: Wayan Suyadnya
Di antara gemerlapnya pusat pariwisata Bali—Nusa Dua, Sanur, Kuta, dan hingar-bingar Bandara Ngurah Rai terdapat sebuah pulau kecil yang begitu indah, Pulau Serangan.
Sebuah dunia yang damai, sakral, dan penuh sejarah, kini berada dalam pusaran paradoks modernitas. Pantai pulau Serangan hilang digantikan dengan nama pantai Kura-kura Bali. Akankah ini juga menghilangkan 'peta' Serangan menggantikan dengan nama lain yaitu Kura-kura?
Pulau ini bukan sekadar hamparan pasir putih dan laut yang berkilauan. Ia adalah palemahan bagi Pura Sakenan, pura tua yang suci, tempat umat Hindu Bali bersembahyang kepada Dewa Varuna.
Tempat ini adalah saksi bisu perjalanan spiritual masyarakat Bali, dari zaman Dang Hyang Nirartha hingga kini.
Dalam setiap perayaan Kuningan, Pulau Serangan menjadi magnet bagi ribuan umat yang ingin merasakan kedekatan dengan leluhur dan dewata.
Namun, perubahan datang tanpa mengetuk pintu. Ketika pemerintah pusat menetapkan Pulau Serangan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, paradoks itu hadir begitu nyata.
Alih-alih mengembangkan potensi yang sudah melekat di pulau ini, investasi besar malah mengubah identitasnya.
Serangan perlahan menghilang dari peta. Di Google Maps, namanya tak lagi muncul, tergantikan oleh "Pulau Kura-Kura."
Jalanan yang dahulu bertuliskan "Jalan Pulau Serangan" kini berubah menjadi "Jalan Pulau Kura-Kura."
Seolah-olah sebuah pulau bisa dijual begitu saja, lalu dibaptis ulang dengan nama baru, seakan sejarahnya tak pernah ada.
Pulau Serangan, apakah kau masih ada? Apakah hanya mereka yang memiliki kuasa dan uang yang boleh menentukan nasib sebuah tanah, menghapus namanya, dan menggantinya sesuka hati?
Jika hari ini Serangan bisa berubah menjadi Kura-Kura, apakah esok Bali akan berubah nama menjadi sesuatu yang lebih "menguntungkan"?
Di balik kemegahan investasi dan janji kesejahteraan, ada pertanyaan yang menggantung: apakah pembangunan ini benar-benar untuk masyarakat Bali, atau hanya untuk kepentingan segelintir orang?
Apakah akar budaya dan spiritual yang telah berakar ratusan tahun masih dihargai, atau akan tergilas oleh gelombang kapitalisme?
Serangan tak hanya sekadar pulau. Ia adalah bagian dari jiwa Bali. Jika namanya saja bisa diubah begitu mudah, bagaimana dengan sejarah, budaya, dan hak-hak penduduknya?
Mungkin ini bukan sekadar cerita tentang sebuah pulau kecil di Denpasar. Ini adalah cerminan dari bagaimana dunia modern sering kali datang dengan janji-janji manis, hanya untuk kemudian mengambil lebih banyak dari yang diberikannya.
Sebuah dunia paradoks, di mana keindahan dijual, identitas dihapus, dan tradisi perlahan digerus oleh kepentingan ekonomi.
Denpasar, 29 Januari 2025
