SUARA NEGERI | PALU — Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dengan resmi mengucapkan selamat kepada Pasangan BERANI, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, dan dr. Hj. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Tahun 2024.
Ucapan selamat disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan akhir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan nomor perkara 146/PHP.GUB-XXII/2025, yang digelar di Jakarta pada Rabu malam (5/2).
Dalam putusannya, Hakim MK Suhartoyo menyatakan permohonan dari pemohon pasangan calon BERAMAL tidak dapat diterima.
Ditolaknya permohonan dikarenakan dalil-dalil yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Sulteng yang diselenggarakan pada 27 November 2024 yang lalu.
Dengan putusan ini, KPU Sulteng dipastikan akan segera menetapkan Paslon BERANI sebagai pasangan calon terpilih untuk selanjutnya disahkan oleh DPRD Provinsi Sulteng.
“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anwar Hafid dan Ibu dokter Reny A. Lamadjido atas kemenangan yang diraih. Semoga kepemimpinan beliau berdua dapat membawa Sulawesi Tengah ke arah yang lebih maju dan sejahtera,”ujar Gubernur Rusdy Mastura setelah mengetahui putusan akhir MK.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang damai dan demokratis.
Selain mengucapkan selamat ke pasangan BERANI, gubernur mengajak seluruh masyarakat kembali solid dan harmonis dengan bersama-sama mendukung kepemimpinan baru dalam melanjutkan program-program pembangunan Sulteng yang sudah dirintis.
"Saya percaya Bapak Anwar Hafid dan Ibu Reny Lamadjido adalah sosok yang tepat, mempunyai rekam jejak integritas dan kapasitas untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan dan pembangunan di Negeri Seribu Megalit,”pungkasnya.
Pelantikan Kepala Daerah bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih yang tidak bersengketa di MK dan yang perkaranya telah dinyatakan dismissal akan dilaksanakan 20 Februari 2025 di Jakarta sebagaimana penyampaian Mendagri Tito Karnavian sewaktu rakor virtual bersama Pemda se Indonesia tanggal 3 Februari 2025 yang lalu. (*)
