SUARA NEGERI | MAKASSAR — Aktivis Laskar Arung Palakka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Mereka mendesak Agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memeriksa Kabid Anggaran Idrus serta Eks Kepala BKAD Bone A. Irsal atas dugaan penggelembungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2023 pada Parsial 1 APBD TA. 2024 untuk mengakomodir Proyek-Proyek Anggota DPRD TA 2024 Senilai lebih 70 Milyar Rupiah.
Koordinator aksi, Andi Akbar Napoleon selaku Ketua Umum Aktivis Laskar Arung Palakka dalam orasinya, menyebut bahwa praktik tersebut ialah Pelanggaran Pidana Berat Persekongkolan Jahat Karna Ada Penggelembungan Dana Silpa Serta melanggar aturan dan serta Adanya Jual Beli Pokir Sejumlah Oknum Anggota DPRD Kab. Bone Senilai 20%.
Dalam orasinya, para demonstran mengungkap bahwa awal mula kasus ini dari dugaan penggelembungan SiLPA 2023 pada APBD parsial 1 Tahun Anggaran 2024 SiLPA yang seharusnya hanya berjumlah Rp.25 miliar berdasarkan hasil Audite BPK, namun digelembungkan menjadi Rp115 miliar.
Serta Adanya kesengajaan menaikkan target Pendapatan untuk mengakomodir proyek-proyek siluman sehingga berdampak pada tidak terealisasinya pembayaran Universal Health Coverage (UHC) kepada BPJS.
Selain itu, tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama lima bulan pada tahun 2024 juga tidak dapat dibayarkan.
Tak hanya itu, demonstran juga menyoroti praktik jual beli proyek yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bone dengan meminta fee sebesar 20% kepada kontraktor yang ditunjuk langsung untuk mengerjakan proyek pokir.
Mereka menilai praktik ini melanggar aturan serta mekanisme yang berlaku dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Untuk itu, Laskar Arung Palakka mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kepala BPK Sulsel segera melakukan audit dan Pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah.
Mereka juga meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki kasus ini serta memeriksa eks Kepala BKAD Bone Andi Irsal dan Kabid Anggaran BKAD Bone Idrus terkait penganggaran pokir tahun 2024-2025.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Melalui Kasipenkum Kejati SulSel Soetarmi mengatakan, Laporan Aktivis Laskar Arung Palakka Terkait Dugaan Kasus Korupsi Pokir Sejumlah Anggota DPRD Bone sudah di disposisi Bapak Kajati ke Bagian Asisten Intelijen untuk di lakukan Full Baket untuk turun melengkapi seluruh dokumen yang di butuhkan,” ungkapnya, hari ini. (Andi Akbar)
