SUARA NEGERI | JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti memastikan mengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai 2025.
Hal tersebut dinyatakan dalam Raker dengan Komite III DPD RI, kemarin di Komplek Senayan Jakarta.
Menurutnya, perubahan ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen dalam menyediakan pendidikan bermutu untuk semua. Salah satu perubahan dari SPMB adalah terkait jalur prestasi, dimana ada penambahan selain jalur prestasi akademik dan non akademik yakni jalur kepemimpinan.
"Jalur ini untuk menampung anak-anak yang secara aktif melakukan kegiatan kepemimpinan di sekolah seperti OSIS, Pramuka dsbnya," kata Mu’ti.
Terkait dengan DAK Fisik tahun 2025, Denty Eka Widi Pratiwi senator Jawa Tengah berharap mendapat prioritas untuk memperoleh DAK Fisik itu, yang akan dialokasikan untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang terkena dampak beberapa bencana alam.
“Sedikitnya ada 29 SMA/SMK yang rusak akibat bencana,” sebut Denty.
Hasby Yusuf, senator Maluku Utara, mengkritisi masih adanya pungutan yang dilakukan atas nama mendukung kegiatan belajar, misalnya kegiatan study tour.
Menurut Hasby, kegiatan luar sekolah seperti study tour dibutuhkan siswa untuk mendukung kegiatan belajar di kelas. Kegiatan ini banyak tidak bisa dilakukan karena angaran terbatas dari sekolah dan larangan sekolah melakukan pungutan.
"Walhasil pengumpulan biaya dilakukan secara tidak langsung oleh Komite Sekolah," kata dia.
Hasby menegaskan, harus adanya aturan yang jelas terkait peran Komite berkenaan hal itu, selain juga untuk melindungi Komite Sekolah.
Di tempat yang sama senator Bali, Ida Bagus Rai mengusulkan adanya MOU antara Kemendikdasmen dengan Polri.
"Untuk mencegah sekaligus mengefektifkan dan menindak lanjuti temuan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) maupun Satgas Perlindungan Guru di satuan pendidikan dari berbagai tindakan kriminalisasi, dan sebagai tindak lanjut dari Permendikbudristek No 46/2023," tegas senator Bali.
Minimnya anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikdasmen, menjadi sorotan tajam dari Zuhri M Syazali. Dari total Rp724,2 T anggaran Pendidikan, Kementerian ini hanya mendapat alokasi sekitar Rp33,5 T atau sekitar 4,63% saja. Padahal program yang direncanakan sangat luar biasa. Anggaran Pendidikan terbesar justru banyak tersebar pada K/L Lainnya, yakni sebesar Rp104,5 T atau 14.42%.
"Komite III DPD RI harus memberi perhatian khusus dan mengupayakan adanya peningkatan anggaran pendidikan yang dikelola oleh kemendikdasmen," sebut senator asal Babel itu.
Menanggapi berbagai aspirasi senator, Menteri menyebut beberapa hal. Terkait SPMB, ditekankan kembali olehnya bahwa terjadi kenaikan persentase bagi jaLur prestasi baik di tingkat SMP sederajat maupun SMA sederajat. Untuk SMP jalur prestasi menjadi 25% dan 35% bagi SMA. Sebelumnya jalur prestasi bagi SMA diperoleh dari sisa kuota yang ada dari jalur lainnya.
Berkenaan dengan kriminalisasi guru, Mu’ti menyatakan kasus-kasus itu akan diselesaikan dengan restorative justice, penyelesaian diluar jalur hukum untuk kepentingan bersama.
"Ke depan, Kami juga mengupayakan kebijakan untuk melakukan pembayaran gaji atau tunjangan guru honorer dengan transfer langsung ke rekening yang bersangkutan," ujar Mu’ti di akhir Raker dengan Komite III DPD RI. (*)
