SUARA NEGERI | JAKARTA — Presiden Prabowo Soebianto meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Perintah pemotongan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran Rp306,69 triliun dilakukan karena Presiden menginginkan pengeluaran yang lebih efisien, baik, bersih dan fokus, terutama dalam melayani kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, seluruh kementerian dan lembaga melihat lebih detail mengapa, bagaimana dan berapa banyak anggaran belanja untuk program mereka.
"Presiden Prabowo telah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin pengeluaran ini efisien, lebih baik, bersih, dan fokus, terutama dalam melayani kebutuhan rakyat," kata Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum.
Pengamat Kebijakan Publik Gusti Anggoro menilai gebrakan Prabowo ini patut diapresiasi.
"Kita patut dukung atas kebijakan Pak Prabowo, bahwa langkah ini demi efisiensi dan akuntabilitas keuangan negara," kata dia, pada Kamis (13/2).
Pada awalnya, kebijakan Presiden Prabowo pastinya akan membuat kaget sekaligus gugup bagi para pembantunya, baik di level kementerian dan lembaga negara.
"Meski ada yang kurang heppy atas keputusan itu, namun saya meyakini kedepan akan berdampak baik. Salah satu contoh, dalam 3 hari terakhir ini saya melihat gedung gedung perkantoran mulai menerapkan gerakan spontan efisiensi. Ketika jam 4 sore lampu sudah mati, AC - AC tidak lagi dinyalakan, termasuk alat eletronik dan komputer kantor yang selama ini biasanya tetap menyala, sekarang otomatis mati. Itu khan bagus," ungkap Gusti.
Menurutnya, efek domino atas keputusan Presiden itu justru gemuruh datang dari daerah.
"Saya mendapat informasi banyak kepala daerah yang baru maupun yang akan dilantik nanti khawatir atas pemotongan anggaran itu. Mereka khawatir dengan dipangkasnya anggaran tersebut, tidak dapat merealisasikan program kerja dan janji selama kampanye Pilkada," jelasnya.
Hal itu dinilai wajar oleh Gusti, pasalnya mayoritas Kepala Daerah Terpilih masih mengacu pada pagu anggaran yang tertuang dalam anggaran yang diajukan pada 2024.
"Saya memprediksi dengan pemotongan anggaran untuk daerah hingga 30 persen, banyak kepala daerah yang bakal mumet, bahkan bikin "sakit kepala" karena harus mengatur ulang anggaran yang menipis, diluar ekspetasi dan asumsi selama ini," pungkasnya.
Meski demikian, Ia menilai salah satu langkah berani Prabowo melakukan pemotongan anggaran untuk daerah hingga 30 persen sangat rasional.
"Langkah ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang hanya mengandalkan dana transfer dari pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) mereka tidak berkembang," imbuhnya.
Bahkan, lanjut dia, di beberapa daerah, PAD hanya cukup untuk membayar setengah gaji pegawai, tanpa ada pembangunan signifikan.
Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mulai mandiri dan kreatif dalam mengelola anggaran. Jika selama ini banyak daerah terjebak dalam rutinitas anggaran yang boros dan tidak produktif, kini mereka harus berpikir ulang. (R/01)
