SUARA NEGERI | JAKARTA — Meski telah melakukan simulasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih harus menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Madar J. Pratama, mengakui adanya sejumlah kendala terkait program MBG. Kendala tersebut antara lain menyangkut distribusi paket MBG hingga tiba ke setiap siswa yang berada di Kepulauan.
Selain jarak tempuh yang harus dilalui cukup panjang, dikhawatirkan pelaksanaan di lapangan hasilnya kurang maksimal.
Sebab itu, muncullah gagasan dari Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kepulauan Selayar, Ermawati yang menyatakan kesiapan pihaknya mendorong BUMDes sebagai mitra pada program MBG.
Terkait dilema Program MBG di Bumitanadoang ini, juga mendapat perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Selayar, Arsyil Ihsan.
"Kalau urusannya di darat No Problem, tapi kalau urusannya di pulau-pulau, maka butuh treatmen khusus Bang," kata dia, saat di konfirmasi SuaraNegeri.com pada Rabu (19/2) siang.
Menurutnya, kendala program MBG di Selayar bukan saja soal jarak, tapi ketersediaan bahan baku dan keawetan bahan-bahannya.
"Belum lagi kalau cuaca buruk, apakah akan mampu dengan harga standar seperti itu?," imbuhnya.
Terkait hal ini, kata Arsyil Ihsan, pihaknya sudah membahasnya secara khusus dengan Kadis Pendidikan Selayar.
"Saya sudah bicara dan bahas-bahas ini dengan Kadis Pendidikan Selayar. Beliau sebagai penyedia data murid dan siswa sudah siap. Malah beberapa sekolah di ibu kota kabupaten sudah simulasi. Tapi setelah saya coba tanyakan sekolah-sekolah di kepulauan, beliau juga bilang butuh treatmen dan cara khusus agar bisa berjalan lancar," pungkasnya.
Guna mencari tahu solusi apa yang akan ditempuh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait perkara ini, SuaraNegeri.com menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di ruang kerjanya. Sayangnya, menurut staff BGN yang bersangkutan sedang tidak ditempat karena ada rapat di Parlemen.
Sementara Staff Khusus Badan Gizi Nasional (BGN), Arief Iskandar menyebutkan kendala yang dihadapi daerah, utamanya yang berada dalam wilayah kepulauan sudah masuk dalam Juknis (petunjuk teknis) terbaru.
"Ada 3 referensi utama yang sudah diajukan, didalamnya terdapat 27 point petunjuk pelaksanaan bagi daerah wilayah kepulauan. Tidak hanya Selayar, tapi ada juga seperti Talaud, Kepulauan Kepri Riau dan lain-lainnya. Keluhan dan masukan dari berbagai daerah itu kita tampung dan dikaji, sekarang dalam proses," jelasnya.
Boleh tahu pak, bocorannya seperti apa? tanya Suara Negeri.
"Tunggu saja petunjuk teknis-nya. Saya belum tahu persis dari 27 point usulan itu mana saja yang akan mendapat disposisi," jawab Arief.
Artinya masih lama ya pak, realisasinya untuk daerah bisa melaksanakannya? tanya Suara Negeri lagi.
"Wah, jangan desak saya. Semua berproses, ada mekanismenya. Semoga segera, apalagi pak Presiden Prabowo sudah mentargetkan hingga Juli diprediksi bisa 6 juta anak terlayani MBG," pungkasnya. (R/01)
