SUARA NEGERI | BREBES — Ratusan warga Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes menggeruduk Balai Desa Sitanggal. Aksi warga itu untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Di antaranya, menuntut keterbukaan Pemerintah Desa Sitanggal dalam mengelola keuangan desa.
Warga menilai selama ini tidak ada keterbukaan informasi atau transparansi terkait penggunaan keuangan desa termasuk anggaran Dana Desa (DD). Oleh karena itu, warga meminta pemerintah desa setempat untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik terkait keuangan desa.
Selain itu, juga maraknya dugaan pungutan oleh oknum perangkat desa dalam melayani administrasi kependudukan. Warga mengusulkan agar pihak pemdes memasang poster atau sticker yang bertuliskan himbauan menolak pungutan liar.
Seperti “Hentikan Pungli,” ”Tidak Menerima Uang Tips,” ”Jangan Beri Uang Tips, Kami Sudah Digaji.” pada tempat-tempat strategis di Balai Desa Sitanggal.
Selain itu, terkait dengan kepemilikan Jalan Merpati dan Merpati Barat Dukuh Lamaran, warga meminta pihak Pemdes menunjukan bukti peralihan kepemilikan dan tanggung jawab pemeliharaan.
Dengan demikian, apabila terbukti berada di bawah pengelolaan atau pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka pemerintah desa harus segera menarik kembali Jalan Merpati Timur dan Merpati Barat untuk kembali berada di bawah kepemilikan Desa Sitanggal dalam kurun waktu yang disepakati.
“Kami juga menuntut perbaikan Jalan di Dukuh Lamaran dalam kurun waktu yang disepakati pada waktu aksi demonstrasi dan melibatkan masyarakat Desa Sitanggal untuk mengelola pembangunan maupun perbaikan seluruh infrastruktur yang ada di desa ini,” kata Koordinator Warga, Ade Purnomo.
Selain itu, lanjut Ade, warga juga meminta agar Kantor Desa Sitanggal direnovasi dan dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana dalam waktu dekat.
"Dalam setiap kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) kami meminta agar melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujar Ade Purnomo, pada Rabu (5/2).
Terkait dengan pendistribusian bantuan, pihaknya juga menekankan agar bantuan-bantuan untuk masyarakat tepat sasaran yang sesuai dengan data yang diberikan ketua RT masing-masing.
“Dan data tersebut dipasang di papan pengumuman pada tempat strategis di Balai Desa Sitanggal,” katanya.
Selain itu semua, demonstran juga mendesak seluruh Perangkat Desa yang bermasalah terkait SPPT-PBB untuk mundur dari posisi atau jabatan perangkat desa.
Menanggapi aksi warganya, Kepala Desa Sitanggal, Untung Andi Purwanto menjanjikan akan segera melakukan perbaikan. Diakuinya memang ada sejumlah masalah dalam pelayanan publik.
“Terkait dengan adanya dugaan pungli, kami berjanji akan menyelidiki. Sementara sebagai langkah awal pemerintahan desa akan memprioritaskan perbaikan jalan di Dukuh Lamaran,” kata Untung.
Dikatakan, pihaknya akan memperbaiki semua kekurangan yang ada. Adapun terkait pungli, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengintrusikan perangkat desa untuk melakukan pungutan liar.
“Meski demikian, saya akan melakukan evaluasi dan tindakan tegas jika ada bukti keterlibatan perangkat desa,” katanya.
Tampak hadir turut menemui demonstran dan memberi pencerahan, Camat Larangan, Eni Listiana, perwakilan dari Dispermades, Hengky Oktavianto, sejumlah perangkat desa setempat serta dalam pengamanan personil dari unsur TNI dan Polri .(RON)
