SUARA NEGERI | JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mengatakan Perum Bulog dinilai tidak transparan dalam pengelolaan beras, sehingga menyebabkan 300 ribu ton beras sisa impor tahun 2024 berkutu.
Menurutnya, temuan ini menunjukkan adanya kerugian negara. Bulog didesak bertanggungjawab atas kerugian ini.
"Jangan sampai dengan dalih beras bisa difumigasi, lantas dianggap negara tidak merugi. Ini jelas kerugian karena tak layak dikonsumsi,” kata Hindun lewat keterangan resminya, pada Senin (17/3).
Hal yang sama juga dikritisi Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola pangan nasional.
"Ini berpotensi merugikan keuangan negara serta mengancam keamanan pangan masyarakat,” imbuhnya.
Johan lantas mempertanyakan kebijakan impor yang dinilai berlebihan dan tidak segera disalurkan, sehingga mengendap di gudang hingga tidak layak konsumsi.
"Ini bentuk pemborosan yang merugikan negara, sangat bertentangan dengan kebijakan efisiensi Pak Presiden Prabowo," tegasnya.
Hindun Anisah menduga, beras berkutu bisa jadi lebih dari 300 ribu ton. Hal itu karena di beberapa kantor wilayah dan cabang cenderung tidak transparan memberikan laporannya.
"Bisa jadi lebih ini hitungannya. Bulog saja yang nggak transparan," ucapnya.
Ia minta direksi Bulog dapat melakukan perencanaan yang lebih matang dan strategis. Sehingga, situasi seperti ini tidak terulang lagi.
Tak hanya itu, Johan Rosihan juga mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan dan penyimpanan beras impor.
Selain itu, Badan Pangan Nasional hingga Bulog, harus transparan dalam penanganan tata kelola beras yang disalurkan kepada masyarakat benar-benar layak konsumsi.
"Kita harus memperbaiki kebijakan pangan agar lebih berpihak kepada petani dan memastikan stok beras yang tersedia berkualitas baik untuk masyarakat. Pemerintah tidak boleh terus bergantung pada impor yang akhirnya merugikan rakyat sendiri," pungkas Johan Rosihan.
Tak Hanya Di Yogyakarta
Temuan beras berkutu pertama kali diungkap oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi.
Dia menemukan sisa beras impor tahun lalu yang disimpan di gudang Perum Bulog di Yogyakarta sudah tak layak konsumsi.
Saat kunjungan di masa reses ke Yogyakarta, ia dan tim meninjau gudang Bulog tersebut.
"Di situ kami menemukan masih banyak beras-beras sisa impor yang lalu di dalam gudang Bulog itu yang sudah banyak kutunya," kata Titiek.
Dia kemudian meminta kementerian segera mengelola beras tersebut yang dinilainya sudah tidak layak jual.
Sementara menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, temuan beras yang tak layak konsumsi tak hanya terjadi di Yogyakarta.
Ia mengaku mendapatkan laporan Bulog yang mengungkapkan, ada 100 ribu hingga 300 ribu ton dari total 1,9 juta ton stok beras impor di seluruh Indonesia yang tak layak konsumsi. Sedangkan di Yogyakarta, menurut dia, ada 10 ton beras tak layak. (*)
