SUARA NEGERI | JAKARTA — Jumlah pemudik tahun ini turun jika dibandingkan tahun lalu. Situasi ekonomi nasional yang tak baik-baik saja serta imbas pengetatan anggaran pemerintah diduga menjadi indikator yang relevan.
Kadin Indonesia sebelumnya memperkirakan asumsi perputaran uang libur Idul Fitri 2025 hanya mencapai Rp137,97 triliun, turun sekitar 12,33 persen dari tahun lalu Rp157,3 triliun.
Proyeksi penurunan perputaran uang ini sejalan dengan menurunnya jumlah pemudik pada kisaran 24 persen atau 146,48 juta orang dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.
Pengamat Kebijakan Publik Gusti Anggoro menilai kondisi tersebut wajar terjadi ditengah masyarakat saat ini merasa susah guna memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.
"Ya, kita banyak melihat kenyataan warga Jakarta yang tak pulang mudik tahun ini. Mereka lebih memilih berhemat, tak mudik, meski tradisi mudik dan silahturahmi di kampung halaman mereka sangat rindukan sekali," kata dia, pada Rabu (26/3).
Gusti berharap pemerintah mampu mendongkrak kembali perekonomian nasional, meski lebaran tahun ini berlalu tanpa gairah.
Ditengah lesunya gairah pulang mudik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kondisi perekonomian masih tergolong baik.
Ia bahkan menyebut perputaran uang lebaran tahun ini tidak menurun, melainkan cenderung moderat.
"Tidak menurun karena banyak program dan juga bansosnya kan sudah jalan juga," kilah Airlangga, hari ini.
Ia menjelaskan bahwa penurunan mungkin terjadi karena perputaran uang di masa Lebaran tahun lalu didorong oleh momentum Pilpres 2024. Disambung dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dihelat pada November 2024.
"Lebaran tahun sebelumnya ada pilpres dan pileg, jadi berbeda," ujarnya.
Oleh sebab itu, guna mendorong ekonomi di masa Ramadhan dan Lebaran, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan, mulai dari diskon transportasi, pemberian bonus bagi pengemudi dan kurir online hingga tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri.
"Kalau sekarang kan pemerintah memberikan beberapa stimulus dalam bentuk diskon. Jadi, program stimulasi terus kita dorong, tapi kan sifatnya melalui insentif, diskon, dan yang lain," pungkasnya. (R/01)
