SUARA NEGERI | BREBES — Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebuah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa, dan merupakan wakil dari penduduk desa, kali ini menjadi sorotan lantaran menjadi sasaran pertanyaan warga atas kekecewaan mereka pada pembangunan di desanya.
Melalui forum diskusi, pada Jum'at (28/2) sore di kantor balaidesa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Jawa Tengah, warga yang menamakan diri Forum Komunikasi Masyarakat Klampok (FKMK) cecar pertanyaan sejumlah persoalan di desanya kepada lembaga BPD.
Dalam audensi itu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi kekecewaan atas pembangunan selama 5 tahun ini yang dinilai tidak transparan dan menghamburkan anggaran.
"Selama 5 tahun ini dalam catatan saya ada sekitar 11,5 milyar, apakah dalam laporanya pihak BPD sudah mengawasi dalam rapat tahunan. Ada dana diluar dana ADD dan CSR, contoh SID angkanya keluar terus," ujar warga dalam forum itu.
Dalam forum diskusi itu warga juga pertanyakan modal bumdes, usahanya apa saja, menurut warga dengan nilai yang fantastis serta ada penambahan lagi di tahun 2023 lalu apakah BPD mengetahui.
"Program yang sifatnya dibuat, nilainya yang fantastis, tahun 2023 ada penambahan 260 juta, apakah BPD mengetahui," ujar Abdul Dofir (55) salah satu tokoh masyarakat setempat.
Disampaikan warga ada pembangunan pekerjaan fisik yang tidak berani pasang papan informasi. Pembangunan lapangan basket yang dilnilai tidak sesuai. Ada juga disampaikan satu pekerjaan dari aspirasi anggota dewan, namun di plotkan ke anggaran desa.
Warga lain, Alfin (30) menyoroti soal laporan penggunaan dana desa, namun tidak ditemukan peruntukanya.
"Ditemukan ada pelaporan anggaran nilai fantastis, yaitu untuk pembuatan .. tapi tidak ditemukan websitenya," kata dia.
Menanggapi aspirasi warga, Torikin ketua BPD Desa Klampok akui tidak lebih banyak tahu, dijelaskanya BPD desa Klampok kewenangan terbatas.
"Kami hanya tahu soal anggaran yang di plotkan kemana dan realisasi pembangunan, namun untuk lebih jauh soal pembangunan fisik kami tidak tahu," ujar Torikhin.
Dalam audensi itu, warga juga sempat sampaikan persoalan wilayahnya yang saat ini bergeser dari wilayah pertanian ke industri, menurut mereka apa yang didapat manfaatnya adanya pergeseran itu.
Dalam forum itu dijelaskan koordinator warga, menilai audensi ke lembaga desa adalah sesuai kesepakatan dimana warga menilai BPD adalah lembaga tertinggi di tingkat desa.
"Kita harus memenuhi aturanya dulu, dimana kami nilai BPD adalah lembaga tertinggi, DPRnya desa, kalau ketua BPD tidak tahu lalu kebawahnya bagaimana, makanya kita fokus ke BPDnya, kami berharap selama ini lembaga desa hanya diam ketika kita berteriak, kini saatnya mari bersama tunjukan bahwa BPD adalah DPRnya warga desa," tutupnya. (Ron)
