SUARA NEGERI | JAKARTA — Ada kabar baik dari Gedung Parlemen Jakarta, Pemerintah bersama Komisi II DPR RI sepakat untuk mengangkat Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi 2024 pada Oktober tahun ini.
“DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan penataan pegawai non ASN yang terdata dalam database BKN, dengan ketentuan pegawai non ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Rini di Gedung DPR RI Senayan, pada Rabu (5/3).
Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026.
“Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” jelas Rini.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat penataan ASN secara nasional. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia menambahkan, nantinya pegawai honorer yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi, akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Kami sudah mengeluarkan berbagai keputusan dari PANRB terkait yang mengatur kriteria pelamar, kemudian juga diterbitkan tiga surat menteri, yaitu yang memastikan aspek penganggaran gaji pegawai non ASN dan PPPK paruh, waktu serta penjelasan mengenai pengadaan PPPK,“ tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara.
Dengan begitu, penataan pegawai non-ASN akan diselesaikan secara sistematis demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyelenggarakan seleksi CASN tahun 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK (data per Januari 2025).
Seleksi CASN telah dilakukan mulai Agustus 2024. Sedangkan PPPK tahap 1 mulai September 2024, dan PPPK tahap 2 pada Januari 2025. (via/R-01)
