SUARA NEGERI | LAMPUNG — Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) menggelar orasi dan Audiensi Kepada Kepala kejaksaan Tinggi lampung, di depan gerbang masuk kantor Kejaksaan Tinggi lampung, pada Kamis (06/03/2025.)
Ashari Hermansyah selaku ketua umum dan sekaligus Koordinator lapangan masyarakat transparansi merdeka provinsi lampung, dalam orasi yang disampaikan mengatakan, permohonan maafnya secara pribadi dan juga secara umum, karena penyampaian aspirasi ditengah warga melakukan puasa ramadhan, sebut ashari dalam orasinya.
Pihaknya justru datang ke kantor kejaksaan tinggi lampung, selain bersilatuhrami juga berorasi guna penyampaian informasi dan pengaduan, terkait indikasi dugaan korupsi realisasi proyek proyek infrastruktur tahun anggaran APBN 2023.
Kemudian pihaknya meminta kepada kejaksaan tinggi lampung untuk melakukan pemeriksaan proyek yang diduga dikorup pada anggaran yang dibiayai APBN tahun 2023, terutama pada proyek Peningkatan Di Way Sekampung (Sub Di Batanghari Utara ) Kabupaten Lampung Timur Nilai 93 Milar lebih yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Wilayah Provinsi Lampung, dan 8 (delapan) sample proyek Rehabilitasi Dan Renovasi Madrasah Lampung 2 dengan pagu 33 milyar lebih yang dikelola oleh Balai Prasarana Permukiman Provinsi Lampung. Tahun anggaran APBN 2023.
Ke-8 (delapan) proyek APBN tersebut adalah 1.Rehabilitasi dan Renovasi MAN 1 Metro Gedung Kelas A kampus 2,
2. Rehabilitasi dan Renovasi MIN 1 Pringsewu,
3. Rehabilitasi dan Renovasi MTS Negeri 1 Pringsewu,
4. Rehabilitasi dan Renovasi MAN 1 Bandar Lampung,
5. Rehabilitasi dan Renovasi MIN 2 Bandar Lampung,
6. Rehabilitasi dan Renovasi MIN 5 Bandar lampung,
7. Rehabilitasi dan Renovasi MIN 2 Lampung Timur Gedung Kelas A Kabupaten Lampung Timur, dan
8. Rehabilitasi dan Renovasi MAN 1 Lampung Selatan, beber Ashari.
Hasil audiensi dengan Kejati Lampung melalui Kapuspenkum akan menindak lanjuti pengaduan ini, segera akan kami telaah, dan apabila diperlukan tambahan data akan dikonfirmasikan kembali, kata Riki. (AS)
