SUARA NEGERI | SOLO — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi respon keras terkait Program MBG yang dinilai oleh sejumlah pengamat sebagai pemborosan Anggaran.
"Saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya sudah ada terlalu banyak keluar koridor. Pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas memperkeruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo," kata Luhut, kepada awak media usai bertemu Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Senin (31/3).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan biaya hingga Rp1 triliun - Rp2 triliun per bulan, oleh pengamat dinilai sebagai pemborosan. Pasalnya, pemerintah hanya fokus kepada kuantitas, bukan kualitas, dalam menjalankan program ini.
Menanggapi hal ini Luhut minta pengamat itu yang sopan jika berbicara. Untuk itu, ia berharap ada suasana kekompakan di pemerintahan Prabowo dan memberinya kesempatan untuk mengatur dan memimpin.
Seperti makan bergizi gratis, kata Luhut, ada yang mengkritik sana sini. Menurut dia, program itu baru berjalan dan perlu waktu.
"Dari kajian yang dilakukan ahli kemiskinan, makan bergizi gratis merupakan program yang baik sekali," kata dia.
Meski demikian, semuanya diminta kompak karena masalah yang dihadapi bangsa Indonesia rumit dan kompleks.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dengan anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun, diperkirakan akan ada 3 juta anak yang tersentuh program MBG.
"Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan," kata Dadan.
Anggaran Rp25 triliun per bulan itu, lanjut Dadan, diproyeksikan akan dimulai September 2025 mendatang.
Atas rencana BGN tersebut, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, pemerintah Presiden Prabowo Subianto perlu mengubah target penyaluran makan bergizi gratis (MBG) untuk menghemat kas negara.
Menurutnya, program MBG seharusnya tak dipaksakan untuk seluruh anak, karena tidak tepat sasaran sekaligus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sebaiknya disalurkan hanya bagi anak yang memang membutuhkan saja seperti anak yang mengalami mal-nutrisi dan anak- anak di daerah 3T (daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia)," harapnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memproyeksikan pada April 2025, program MBG akan menelan biaya yang sangat fantastis yakni Rp1 triliun hingga Rp2 triliun per bulan.
"Diperkirakan akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran mencapai Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Karena memang anggarannya baru selesai urusannya," kata Zulkifli belum lama ini.
Peningkatan anggaran ini, lanjut dia, dilakukan untuk mengakselerasi cakupan penerima manfaat yang ditargetkan oleh pemerintah sehingga dapat menjangkau 82,9 juta pada akhir tahun ini.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan belum lama ini dengan berbagai kementerian dan lembaga, kata dia, adalah untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesiapan bahan baku yang jumlahnya akan meningkat cukup signifikan.
Ia mencontohkan, kebutuhan telur akan mencapai 4,5 juta butir sementara beras empat juta ton. (via/Sri/R-01)
