SUARA NEGERI | JAKARTA — Pengenaan tarif resiprokal AS memberi dampak signifikan terhadap daya saing ekspor RI.
Guna merespon tarif Trump tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier.
Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Kementerian Luar Negeri menegaskan akan terus mengambil kebijakan strategis lainnya untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.
Diwartakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) resmi mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.
Menyikapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, pengenaan tarif resiprokal AS yang diumumkan pada Rabu (2/4/2025) lalu akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
Kemenlu mengatakan, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS selama ini adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang dan produk-produk perikanan laut.
"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan," kata kementerian dalam pernyataanya, pada Kamis (3/4/2025).
Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Kementerian menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.
"Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan," kata kementerian.
Sejak awal tahun ini pemerintah sudah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.
Sebagai bagian dari negosiasi, Indonesia juga menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative. (*)
